Pokok Hukum Dagang Indonesia, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 63. telah menjadi baku di dalam masyarakat dan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat dengan UU PT) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995
Pusat Kajian Hukum Bisnis FH Unair. Banyak putusan pengadilan tidak dapat dieksekusi karena berbagai sebab di antaranya kelalaian PN dalam menjalankan permohonan eksekusi. Akibatnya, hal tersebut merugikan penggugat/pemenang perkara. Apakah atas kerugian penggugat disebabkan kelalaian PN tersebut, PN dapat digugat atas dasar perbuatan melawan
Contoh Kasus Pidana dan Analisisnya Lengkap – Halo sobat Shalaazz, Keberadaan hukum pidana materil tidak bisa dipisahkan dari hukum pidana formil, keberadaannya hanya dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sebagaimana proses beracara dalam hukum acara pidana terdiri dari beberapa tahapan hingga menjadi satu rangkaian.
Masih seputar syarat gugatan sederhana, Pasal 4 Perma 4/2019 mengatur sebagai berikut: (1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. (2) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan
Untuk kasus-kasus perbuatan melawan hukum oleh penguasa Onrechtmatig Overheidsdaad ini diajukan dengan dal il Pasal 1365 KUH Perdata dengan Pemerintah/Instansi terkait sebagai pihak Tergugat.
x4yZ.